nusakini.com-Balikpapan - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo kembali menegaskan perlunya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Pusat dengan program prioritas pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada acara Rakortekbang wilayah Regional II di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (11/3). 

"Bahwa pelaksanaan Rakortekbang ini merupakan wilayah Regional II dengan mengusung tema 'Menyongsong Pembangunan 2020-2024 melalui RKPD dan RKP 2020 yang selaras dan terintegrasi. Jadi pelaksanaan rakor ini adalah dalam kerangka untuk menyinkronkan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dan yang menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga ada sinergitas kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah," kata Hadi. 

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

Hadi juga menyinggung terkait arah pembangunan nasional sesuai arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bahwa rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 mengusung Tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Lima program prioritas Nasional, yaitu: pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan, peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air, dan lingkungan, serta stabilitas pertahanan dan keamanan. 

Capaian menggembirakan telah terjadi selama dua tahun terakhir penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan nasional telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. 

Penurunan angka kemiskinan yang berkurang setiap tahunnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahun menjadi salah satu bukti keberhasilan sinergi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

"Dalan waktu dua tahun di dalam penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan nasional telah pula banyak kemajuan hasil-hasil yang diperoleh, antara lain adalah menurunnya angka kemiskinan di tahun 2017 angkanya masih 10,12 persen, namun 2018 telah menurun menjadi 9,66 persen. Kalau kita lihat dari pertumbuhan Ekonomi, saat ini mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sejak 2015 hingga 2018 menjadi 5,17 persen," papar Hadi. 

Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan yang hasil akhirnya bermuara pada Kesejahteraan bagi Masyarakat.(p/ab)